REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 179/SKEP/DPP-PKS/2026. Dalam SK itu, PKS memutuskan untuk mengganti Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang saat ini dijabat oleh Khoirudin.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan, SK itu dikeluarkan melalui musyawarah pimpinan di tingkat DPP. Pihaknya hanya menindaklanjuti keputusan itu di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) maupun fraksi.
"Jadi kalau misalnya emang ada perubahan, ya kita dengar, kita taat gitu," kata MTZ saat dikonfirmasi soal SK tersebut di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta tersebut juga membantah adanya konflik internal dalam pergantian jabatan Ketua DPRD DKI. Menurut MTZ, pergantian itu dilakukan semata-mata untuk memperkuat konsolidasi.
"Jadi kan kemarin memang sudah ada pergantian dari Presiden Partai PKS, kemudian pergantian dari ketua fraksi juga diganti kan, tadinya kan Pak Ismail ya, sekarang saya. Nah itu jadi, itu rangkaian dari itu saja sih," kata MTZ.
Dia menjelaskan, pergantian itu juga dilakukan sebagai strategi untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Menurut MTZ, jelang menghadapi tahun politik, PKS harus melakukan konsolidasi yang lebih kuat lagi. "Nah jadi yang pertama kita benahi memang adalah itu tadi itu, konsolidasi dulu semua."
MTZ menyatakan, PKS Jakarta juga ingin berupaya untuk lebih menggencarkan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, para pejabat publik dari PKS akan didorong agar lebih memiliki peran serta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika