REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah surat keputusan (SK) tentang pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beredar di layanan pesan singkat. Dalam SK yang beredar, terdapat usulan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta yang dijabat oleh Khoirudin.
Dalam SK itu, tertulis bahwa PKS mencabut Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Nomor: 128/SKEP/DPP-PKS/2025 tentang Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Periode 2024-2029 tanggal 27 Oktober 2025 dan dinyatakan tidak berlaku.
"Mengusulkan Penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat oleh Khoirudin digantikan Suhud Alynudin," tulis SK tersebut yang dikutip di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Keputusan itu disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jakarta untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
"Kepada Anggota Partai sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua di atas, wajib menaati segala peraturan yang berkenaan dengan fungsi, wewenang dan tugas sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merangkap sebagai anggota Dewan dan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagai mandatori Partai pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," tulis surat itu.
Keputusan itu disebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya masa jabatan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Apabila nantinya terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan.
Republika mencoba menghubungi Sekretaris PKS Jakarta, Abdul Aziz. Namun, ia mengaku belum mengetahui perihal adanya SK pergantian Ketua DPRD DKI. "Saya belum lihat suratnya," katanya saat dikonfirmasi Republika.
Selain itu, Republika juga mencoba mengonfirmasi informasi itu kepada Suhud, yang juga merupakan juga merupakan Sekretaris Komisi C DPRD DKI. Namun, Ketua DPW PKS Jakarta itu enggan memberikan komentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika