REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan Pemprov Jabar akan menyusun kerangka kerja sebagai langkah mitigasi agar 13 korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur, memiliki kepastian masa depan usai dipulangkan. Dari 13 korban tersebut, 12 akan dipulangkan, dan seorang sudah balik lebih awal. 

Gubernur yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu mengatakan, ke-12 korban akan dipulangkan dari Labuan Bajo ke Jakarta pada Rabu (25/2/2026). Selanjutnya, mereka akan diberikan pendampingan oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar dan DP3AKB Jabar.

 “Korban tidak akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing, namun akan diberikan pendampingan terlebih dahulu. Tapi kita susun terlebih dahulu kerangka kerja bersama para kepala daerah yang warganya menjadi korban TPPO,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, pihak Pemprov bersama para kepala daerah akan merancang upaya agar ke-13 korban TPPO itu bisa mendapatkan pekerjaan usai kembali ke rumah masing-masing. “Dalam pemikiran saya, baiknya mereka langsung mendapatkan kembali pekerjaan,” katanya.

KDM memastikan dan menjamin akan mengedepankan pada proses hukum dan pendampingan yang berjalan, sebelum bicara urusan hutang piutang yang ditagihkan pihak hiburan malam tempat para korban bekerja.

“Itu sebetulnya bisa kita atasi. Tapi jangan bicara dulu soal utang piutang, sebelum pemeriksaan terkait hak-hak para korban ini mendapatkan kejelasan. Apakah selama bekerja di sana mereka memperoleh hak yang dijanjikan, dan sudah dibayarkan,” katanya.

KDM menaruh perhatian serius pada urusan kemanusiaan yang menimpa 13 warga Jabar tersebut. Karena itu, ia memastikan seluruh biaya kepulangan dan pegangan ditanggung oleh dirinya.

“Saya membiayai kepulangan 12 orang korban ini, termasuk memberikan biaya operasional atau pegangan saat mereka pulang ke rumah masing-masing nanti, semuanya dari gubernur,” ujarnya. 

Alasan Kemanusiaan  

Ikuti Whatsapp Channel Republika