REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop. Hingga kini, sawit melahirkan ragam turunan mulai cat dinding, makanan/biskuit, sabun, minyak goreng, hingga dorongan swasembada energi.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyampaikan, sudah banyak pidato yang memuji betapa strategisnya industri sawit. Namun, pada kenyataannya kebijakan negara terhadap para petani sawit belum sesuai dengan manisnya pidato-pidato yang disampaikan pemerintah.
Dia pun berharap pengakuan atas nilai strategis sawit harus sejalan dengan perlindungan hak dan keberlanjutan ekonomi petani dan ekosistemnya. "Jika sawit disebut 'tanaman ajaib' dan tulang punggung energi-pangan, maka petani sawit, terutama skala kecil, harus menjadi pihak yang dilindungi," kata Mansuetus dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Saat ini, kata Mansuetus, petani sawit menghadapi gelombang ketidakpastian. POPSI mencatat situasi perkelapasawitan rakyat saat ini semakin kelam karena praktik 'sita- menyita' kebun dan hasil sawit yang kerap berlangsung tanpa dialog dan tanpa penyelesaian komprehensif.
Mansuetus menyoroti sejumlah persoalan krusial di lapangan. Pertama, penyitaan sawit seharusnya didahului dengan dialog dan menawarkan solusi penyelesaian. Terutama pada kasus yang terkait klaim kawasan hutan berdasarkan penunjukan. Padahal semestinya rujukan tata ruang dan status kawasan harus jelas, tidak tumpang tindih, serta menghormati hak masyarakat, termasuk masyarakat adat.
Kedua, konflik sosial meningkat, namun minim mekanisme penyelesaian. Menurut dia, banyak terjadi konflik antara masyarakat setempat dengan pihak KSO (kerja sama operasi), namun tidak tersedia mekanisme resolusi konflik yang transparan, cepat, dan berpihak pada keadilan.
Ketiga, kebun rakyat ikut terseret penyitaan. Dia menjelaskan kebun masyarakat yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga desa ikut terdampak. "Bagi petani kecil, penyitaan kebun ini adalah pemutusan penghidupan, mematikan roda ekonomi pedesaan," ucap Mansuetus.
Keempat, tata kelola KSO tidak transparan dan rentan masalah akuntabilitas. POPSI mempertanyakan mulai bagaimana standar kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana KSO pada kebun sitaan hingga transparansi dana escrow.
"Apakah negara mendapatkan dana sisa setelah dipotong oleh KSO? Jangan sampai ada kebocoran pada kebun sengketa, belum final, pengelolaan sementara yang nantinya negara bisa rugi lebih banyak," kata Mansuetus.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional yang berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. RI 1 menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop karena manfaatnya yang luas dan bernilai ekonomi tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika