REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia telah menyaksikan dengan napas tertahan bagaimana palu godam perang di Ukraina terus menghantam stabilitas global tanpa kepastian titik henti, menciptakan luka geopolitik yang seolah menolak untuk mengering.
Di tengah kebuntuan yang telah berlangsung bertahun-tahun, setiap desas-desus mengenai gencatan senjata selalu disambut dengan campuran antara harapan dan skeptisisme yang mendalam, mengingat betapa seringnya meja perundingan hanya menjadi panggung bagi retorika tanpa aksi nyata. Namun, di awal tahun 2026 ini, secercah cahaya mulai muncul dari salju Davos saat utusan khusus AS, Steve Witkoff, mengklaim bahwa masalah utama telah dipersempit dan sebuah solusi permanen kini berada dalam jangkauan tangan kedua belah pihak.
Kronologi konflik yang menghancurkan ini berakar jauh sebelum invasi besar-besaran dimulai, yakni pada aneksasi Krimea oleh Rusia tahun 2014 dan pecahnya pemberontakan di wilayah Donbas. Penyebab utama perang ini adalah benturan eksistensial antara ambisi Ukraina untuk berintegrasi sepenuhnya dengan Barat melalui keanggotaan NATO dan Uni Eropa, melawan doktrin keamanan Rusia yang memandang ekspansi NATO ke perbatasannya sebagai ancaman yang tidak bisa ditoleransi. Moskow mengklaim perlu melakukan "demiliterisasi" untuk melindungi kedaulatannya, sementara Kyiv menegaskan haknya sebagai negara merdeka untuk menentukan nasib sendiri.
Ketegangan mencapai titik didih pada 24 Februari 2022, ketika Presiden Vladimir Putin meluncurkan apa yang disebutnya sebagai "Operasi Militer Khusus". Serangan darat, laut, dan udara secara serentak menghantam kota-kota Ukraina, memicu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.
Meskipun banyak pengamat memprediksi Kyiv akan jatuh dalam hitungan hari, perlawanan gigih rakyat Ukraina yang didukung oleh pasokan senjata masif dari Barat berhasil memukul mundur pasukan Rusia dari wilayah utara dan memaksa konflik berubah menjadi perang atrisi yang panjang di wilayah timur dan selatan.
Selama tahun 2023 hingga 2024, perang terkunci dalam garis depan yang statis namun sangat mematikan, di mana kedua belah pihak saling menguras sumber daya manusia dan amunisi dalam pertempuran parit yang brutal. Ukraina bersikeras tidak ingin berdamai sebelum seluruh wilayahnya, termasuk Krimea, dikembalikan sesuai batas negara tahun 1991. Bagi Presiden Volodymyr Zelenskyy, menyerahkan lahan kepada Rusia adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan dan hanya akan memberi waktu bagi Moskow untuk membangun kembali kekuatan guna serangan di masa depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika