REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah membuat keputusan terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Namun, keputusan itu masih belum disampaikan kepada publik.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, Dewan Pengupahan Provinsi Jakarta telah berkali-kali rapat untuk menentukan besaran UMP 2026. Dalam rapat itu, sudah ada besaran angka yang ditetapkan. Bahkan, Dewan Pengupahan telah memintanya untuk membuat keputusan tersebut. 

"Kami sedang mempersiapkan Keputusan Gubernur (Kepgub). Sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok sesuai dengan batas waktu yang diberikan, tapi yang jelas sudah putus," kata dia di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Pramono masih enggan membocorkan besaran UMP Jakarta 2026 yang sudah diputuskan. Ia menyatakan, pihaknya bakal mengumumkannya pada Rabu (24/13/2025).

"Yang jelas saya sudah tanda tangan Keputusan Gubernur-nya. Itu saja, tapi angkanya besok diumumkan," kata dia.

Ia menjelaskan, pihaknya tetap berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan untuk menentukan UMP Jakarta 2026. Artinya, besaran UMP yang diputuskan tidak akan bertentangan dengan regulasi.

"Yang jelas bahwa sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya pasti taat dengan PP yang mengatur tentang itu, yaitu PP Nomor 49. Sehingga dengan demikian, itulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan," kata dia.

Pramono berharap, keputusan yang telah dibuat itu dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kalangan pengusaha dan buruh. Ia pun berharap para buruh tidak melakukan aksi lagi setelah penetapan UMP Jakarta 2026, apalagi hingga melakukan mogok kerja. 

"Ya pokoknya, bismillahirrahmanirrahim, diterima semuanya, enggak ada mogok. Karena sekarang ini negara lagi butuh adem ayem lah," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika