Senin 13 Oct 2025 03:15 WIB

Papua Raih Nominasi TPAKD Award 2025, Dorong Ekonomi Inklusif

Papua masuk nominasi TPAKD Award 2025, memperkuat ekosistem keuangan inklusif dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Rep: antara/ Red: antara
Papua masuk nominasi TPAKD Award 2025, dorong ekonomi inklusif.
Foto: antara
Papua masuk nominasi TPAKD Award 2025, dorong ekonomi inklusif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA, – Pemerintah Provinsi Papua berhasil masuk dalam nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Capaian ini menjadi langkah signifikan bagi Papua dalam memperkuat ekosistem keuangan yang lebih inklusif di daerah tersebut.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry, menyatakan bahwa perkembangan sektor jasa keuangan di Papua menunjukkan peningkatan, terutama setelah pemekaran daerah otonomi baru. "Perkembangan sektor jasa keuangan di Papua saat ini terus meningkat," ujarnya di Jayapura, Minggu (12/10).

Ke depan, Pemprov Papua berencana memperkuat sinergi dengan industri keuangan untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM dan sektor unggulan daerah. "Masuknya Papua dalam nominasi TPAKD Award 2025 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua," tambah Andry.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengungkapkan apresiasi dan rasa bangganya atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas akses layanan keuangan serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk keuangan.

Fakhiri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke wilayah paling terpencil. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan ekonomi Papua yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Rakornas TPAKD 2025 telah digelar di Jakarta pada Jumat (10/10), dihadiri oleh pejabat tinggi negara, termasuk Ketua OJK RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan Bank Indonesia, kementerian, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara
Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement