REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir menegaskan tidak pernah dan tidak akan menjadi "gerbang" untuk menyelesaikan masalah Palestina lewat pemindahan massal warga. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty pada Sabtu (27/9/2025) menganggap, skenario apa pun yang melibatkan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza tidak dapat diterima.

"Kami menyatakan dengan tegas: Mesir tidak pernah dan tidak akan menjadi gerbang untuk melenyapkan rakyat Palestina. Kami akan terus mendukung ketahanan rakyat Palestina yang masih mempertahankan wilayah nasional mereka," ujar Abdelatty dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

Mesir siap bekerja sama dengan Presiden AS Donald Trump dalam mengembangkan rencana untuk mengakhiri konflik tersebut untuk selamanya. Pada awal Februari, Trump mengumumkan bahwa AS akan mengambil alih kendali Jalur Gaza dan bertanggung jawab atas upaya rekonstruksi di wilayah tersebut, seraya menambahkan bahwa penduduknya harus pindah secara permanen ke negara lain, khususnya Yordania atau Mesir.

Pihak berwenang Mesir telah berulang kali menyatakan bahwa mereka menentang segala upaya untuk memukimkan kembali warga Palestina dari daerah tersebut. Axios melaporkan bahwa Trump telah menyampaikan rencana perdamaian Gaza yang berisi 21 poin kepada para pemimpin Arab dan Muslim pada Selasa.

Rencana tersebut dilaporkan didasarkan pada beberapa prinsip, termasuk gencatan senjata total, pembebasan sandera, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza. Tata kelola wilayah pascaperang juga harus mengecualikan gerakan Palestina, Hamas.

Rencana itu juga mensyaratkan pembentukan pasukan keamanan yang terdiri dari warga Palestina dan personel militer dari negara-negara Arab dan Muslim, yang para pemimpinnya akan mendanai pemerintahan baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika