REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG, – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong penggunaan sertifikat tanah elektronik sebagai langkah untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat dan mencegah sengketa tanah. Kepala Kanwil BPN NTT, Fransiska Vivi Ganggas, menyampaikan bahwa inisiatif ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa.
Sertifikat tanah elektronik akan memastikan bahwa dokumen kepemilikan tanah berbasis digital dapat memberikan kepastian hukum. "Kami tidak hanya mendorong sertifikat tanah elektronik, tetapi juga menjaga tata ruang, akses reforma, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Fransiska di Kupang, Rabu.
Sejak akhir Agustus 2025, Layanan Peralihan Hak Elektronik telah dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-NTT, sebagai bagian dari transformasi digital. Fransiska menjelaskan bahwa kepastian hukum atas tanah adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan tanpa kepastian ini, tanah dapat menjadi sumber sengketa berkepanjangan.
Dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), BPN NTT telah menerbitkan 96,72 persen dari target sertifikat tanah untuk tahun ini. Dari target 38.500 sertifikat, sebanyak 37.237 sertifikat telah diterbitkan, dan BPN menargetkan tambahan 13.500 sertifikat hingga akhir tahun.
NTT juga menjadi salah satu dari delapan provinsi yang menjalankan pendaftaran tanah ulayat dalam program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 2025, yang saat ini difokuskan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai, dan Sumba Timur.
Selain itu, BPN NTT mendorong sertifikasi tanah wakaf untuk memfasilitasi proses hibah tanah. Dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, BPN berkomitmen untuk memperluas edukasi terkait sertifikat tanah digital dan mengajak masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanah mereka. "Kami akan membuat sertifikat elektronik untuk mencegah sengketa dan memperkuat kepastian hak atas tanah," kata Fransiska.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika