REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK, – Maria Ressa, peraih Hadiah Nobel Perdamaian 2021, mendesak diakhirinya impunitas yang melemahkan hukum internasional dalam pertemuan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin. Ressa menyoroti kondisi dunia yang penuh dengan kehancuran akibat impunitas yang mengarah pada dehumanisasi.
Dalam pidatonya, Ressa menegaskan bahwa impunitas menjadi pertempuran terbesar dunia saat ini, baik di dunia nyata dengan konflik dari Ukraina hingga Gaza, maupun di dunia virtual di mana kapitalisme pengawasan memanipulasi pikiran dan emosi untuk keuntungan.
Ressa mengungkapkan bahwa lebih dari 240 jurnalis tewas selama perang di Gaza, melampaui jumlah korban jurnalis di Perang Dunia I, II, serta konflik Vietnam dan Yugoslavia. Ia menyerukan akuntabilitas terhadap penyebaran kebohongan yang lebih cepat dari kebenaran.
Upaya untuk mengakhiri impunitas juga dicontohkan Ressa melalui kasus mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang sedang ditahan di Den Haag, Belanda. Filipina, kata Ressa, menjunjung prinsip negara hukum dan memimpin Komite ke-6 PBB dalam isu hukum internasional.
Langkah Konkrit Mengakhiri Impunitas
Ressa menyoroti pentingnya akuntabilitas global terhadap perusahaan teknologi besar dan membangun infrastruktur alternatif untuk kepercayaan. Selain itu, ia menekankan solusi komprehensif untuk mengatasi impunitas.
Lebih dari tiga perempat negara anggota PBB kini mengakui negara Palestina, yang menurut Ressa menunjukkan bahwa meskipun ada impunitas, hukum internasional dapat terus maju.
Ressa menilai, pada usia 80 tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki momentum untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan mempertahankan nilai-nilai perdamaian, hak asasi manusia, keadilan, dan supremasi hukum. "Sudah saatnya kita mencipta lagi, membangun lebih baik, bersama-sama," tegas Ressa.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika