REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) menolak adanya usulan untuk mengganti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemberian uang tunai. Pasalnya, fokus utama program MBG adalah memberikan makanan untuk memenuhi gizi masyarakat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menilai, program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang sudah dirancang melalui diskusi panjang. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengintervensi pemenuhan gizi masyarakat.

"Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan tunai langsung (BLT). Jadi kita tidak ingin melakukan itu," kata dia di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Ia menambahkan, program MBG juga menciptakan perputaran ekonomi baru. Pasalnya, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) akan memproduksi makanan untuk ribuan penerima manfaat, yang bahan bakunya didapatkan dari para pelaku usaha di sekitarnya.

"Jadi Anda harus tahu dengan 3.000 orang, itu adalah menciptakan new demand dan juga garansi pembelian. Satu SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal," kata dia.

Dadan mencontohkan, satu SPPG setiap bulannya butuh 5 ton beras atau 10 ton gabah kering giling. Untuk menghasilkan bahan baku itu, harus ada 2 hektare luas area sawah yang panen atau 24 hektare dalam satu tahun.

Menurut Dadan, hal itu diperlukan untuk mencukupi kebutuhan nasi dalam program MBG. Sementara untuk kebutuhan lauk pauk dan buah-buahan juga diperlukan sumber lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika