REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG, – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia berkomitmen mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Program tersebut meliputi Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan courtesy call dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan untuk memantau perkembangan program-program tersebut. Dalam pertemuan itu, Pemkab Bintan melaporkan beberapa pencapaian penting, seperti hibah lahan seluas sepuluh hektar untuk Sekolah Rakyat, operasional 22 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG, dan lebih dari 8.000 warga telah mendaftar layanan CKG.
Syaiful mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah kendala, seperti kekurangan 100 tenaga guru untuk Sekolah Rakyat, tumpang tindih data penerima MBG antara pusat dan daerah, serta distribusi layanan gizi yang belum merata. Meski demikian, Kemenko Polkam terus berupaya mengatasi hambatan tersebut.
Koperasi Desa Merah Putih: Model Pemberdayaan Ekonomi
Tim Kemenko Polkam juga meninjau langsung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kuala Sempang, yang baru berdiri sejak 21 Juli 2025. Koperasi ini telah mencatat omset sebesar Rp176 juta pada bulan Agustus, hanya dalam waktu dua bulan beroperasi. Dengan 72 anggota dan iuran wajib Rp 100 ribu per bulan, KDMP menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan toko kelontong sekitar, bekerja sama dengan Bulog, ID Food, dan De Sayur sebagai mitra distribusi.
Meski menunjukkan perkembangan positif, KDMP masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, minimnya pemahaman masyarakat, dan kebutuhan regulasi penguatan aset desa untuk koperasi. Syaiful menyatakan bahwa KDMP berpotensi menjadi model pemberdayaan ekonomi desa berbasis koperasi modern. "Dengan dukungan regulasi dan modal, koperasi ini bisa menjadi tonggak ekonomi kerakyatan di Bintan," tambahnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.