REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilaporkan akan mengakui negara Palestina pada akhir pekan setelah Donald Trump mengakhiri kunjungan kenegaraannya ke Inggris. Apa alasannya mengambil langkah yang sekian lama ditahan pemerintah Inggris tersebut?
Inggris sedianya termasuk dalang pembentukan negara Zionis saat Menteri Luar Negeri Arthur Balfour melansir surat persetujuan kerajaan sebagai penguasa mandat Palestina kepada pengusaha Yahudi Lord Rothschild pada 1917. Namun saat PBB pada 1947 mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, Israel dan Palestina, Inggris abstain dengan alasan menjaga netralitas.
Pada 1967 selepas Perang Israel-Arab, Inggris mendukung solusi dua negara, namun belum mengakui Palestina. Parlemen Inggris kemudian menyetujui pengakuan Palestina sebagai sebuah negara pada 2014, sebagai kontribusi terhadap pencapaian solusi dua negara. Namun, pemerintah Inggris tetap mempertahankan kebijakannya untuk mempertahankan hak mengakui Palestina secara bilateral pada saat yang lebih tepat untuk upaya perdamaian.
Menyusul seragan genosidal Israel ke Gaza, pada Januari 2024 Menteri Luar Negeri, David Cameron mengindikasikan bahwa Inggris dapat secara resmi mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara Palestina selama negosiasi perjanjian damai perang Gaza.
Pada 29 Juli 2025, Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina pada bulan September menjelang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kecuali, pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza, mencapai gencatan senjata, memperjelas bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat, dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara.
Pertemuan tingkat tinggi pada KTT PBB yang melibatkan para pemimpin dunia dimulai pada 23 September. Menurut Times, Starmer telah menunda pengumuman resmi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina sampai setelah Trump hengkang karena khawatir negara tersebut akan mendominasi konferensi pers hari Kamis yang rencananya akan diadakan oleh kedua pemimpin tersebut di Chequers.
Perdana Menteri tersebut mendapati dirinya berselisih dengan pemerintah AS mengenai tindakan tersebut, yang menentang pemberian pengakuan resmi kepada negara tersebut. Namun, negara-negara lain termasuk Perancis, Australia dan Kanada mengatakan mereka berencana mengambil langkah yang sama pada pertemuan PBB.
Pada Juli, Starmer mengumumkan bahwa dia akan mengakui kenegaraan Palestina setelah meningkatnya tekanan dari anggota parlemen Partai Buruh atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza.
Namun pemimpin Partai Buruh tersebut menyatakan bahwa pengakuan Inggris bersifat bersyarat dan akan menahan diri jika Israel berkomitmen terhadap gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara, dan mengizinkan PBB untuk memulai kembali pasokan bantuan.
Belakangan, ketiga syarat tersebut kecil kemungkinannya untuk dipenuhi pemerintah Zionis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika