REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mulai melakukan penertiban lapangan padel yang ada di wilayah ibu kota. Pasalnya, terdapat sejumlah lapangan padel yang menyebabkan warga sekitar merasa terganggu akibat kebisingan dan lalu lalang kendaraan masyarakat yang hendak bermain olahraga yang populer dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Provinsi Jakarta, Vera Revina Sari, mengatakan fenomena olahraga padel memang cukup luar biasa. Hal itu membuat sejumlah pihak mencari peluang dengan membuat lapangan padel. Namun, pembangunan lapangan padel itu belakangan diketahui tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Waktu minggu lalu kami laporkan ke Pak Gubernur, ada 397 bangunan padel, di mana sekitar 46 persennya enggak pake izin," kata dia saat rapat kerja bersama Komisi D DPRD Provinsi Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurut dia, pembangunan lapangan padel semestinya disertai dengan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, terdapat 185 lapangan padel yang belum mengurus izin tersebut meski sudah beroperasi.

Bukan hanya itu, sebuah lapangan padel juga harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Namun, belum ada satu pun lapangan padel di Jakarta yang dilengkapi dengan SLF.

"Bukan hanya izin bangunan. Sudah terbangun dan sudah beroperasi, tidak ada satupun yang punya SLF, yang memang menjadi permasalahan itu komplain masyarakat yang bapak-bapak tahu di medsos seperti apa," kata dia.

Menurut Vera, masalah utama yang muncul di lapangan adalah banyak warga yang terganggu akibat kebisingan aktivitas olahraga padel. Selain itu, warga juga merasa terganggu dengan banyaknya kendaraan yang terparkir di lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan kemacetan.

Ia mengakui, popularitas olahraga padel memberikan dampak ekonomi. Pasalnya, melalui olahraga itu, banyak pihak yang memiliki kesempatan untuk berusaha. Karena itu, momentum tersebut harus tetap dijaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika