REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengaku siap apabila dana operasional tahunan sebesar Rp 21,6 miliar yang diperolehnya dihapus. Akan tetapi, menurut KDM, penghapusan tersebut bakal berdampak dan merugikan masyarakat Jawa Barat.

"Saya bersedia (dihapus)," ucap dia melalui laman Instagram-nya dikutip Sabtu (13/9/2025).

Apabila dana operasional tersebut dihapus, ia menyebut masyarakat yang meminta bantuan kepada gubernur secara mendadak dan belum dapat diatasi dengan dana yang tidak dianggarkan APBD akan mengalami hambatan. Sebab dana operasional yang digunakan untuk warga mengalami penurunan.

Dengan hanya mengandalkan dana dari Youtubenya, ia mengaku hanya bakal merugikan masyarakat. Bahkan bisa mengancam nyawa masyarakat yang tidak mempunyai biaya ke rumah sakit.

Mereka yang mengalami rumah roboh pun, ia menyebut tidak bakal bisa dibantu dengan cepat. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan hal itu apabila memang harus dihapus.

"Secara personality nggak ada masalah apapun, saya tidak masalah, yang dirugikan masyarakat," kata dia.

Ia menyebut biaya operasional untuk Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat mengacu kepada peraturan pemerintah yaitu 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah. Totalnya diperkirakan kurang lebih Rp 28 miliar.

"Diperkirakan dari realisasi itu 0,15 persen itu Rp 28 miliar itu dibagi dua. Gubernur dan wakil gubernur, gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Saya terima Rp 21,6 miliar," ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika