REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menjelaskan, pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Khususnya, di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang

Tito pun menekankan salah satu poin utama perihal pentingnya pemda dalam menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan dialog dan komunikasi yang menenangkan. Bukan malah meresponnya secara represif.

Pendapat itu disampaikan Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah melalui daring, yang diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Dalam arahannya, Tito mendorong kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis.

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain. Pertama, kepala daerah diminta menyambangi tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi langsung dan terbuka. Kedua, menggelar doa lintas agama sebagai sarana memperkuat harmoni sosial. Ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan meredakan ketegangan saat berbicara kepada publik.

Pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Arahan Mendagri mendapat respons positif dari sejumlah kepala daerah yang langsung bergerak cepat dengan berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial.

Sebagai contoh, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat daerah, menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Wali Kota Medan Rico Waas, mengadakan doa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan yang dihadiri tokoh masyarakat lintas agama.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam proses pemulihan pasca-kerusuhan. Adapun Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menginstruksikan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika