REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Aktivis Keberlanjutan Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, parlemen, aparat keamanan, media, pengusaha, hingga masyarakat sipil, untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi belakangan ini.

Koalisi pun menyerukan agar fragmentasi politik dicegah dan semua stakeholder membuka dialog yang inklusif."Hanya melalui keadilan, transparansi, dan perlindungan keberlanjutan, Indonesia dapat memulihkan kepercayaan, menjaga demokrasi dan menjamin masa depan yang damai dan berkelanjutan,"ujar Koalisi lewat keterangan tertulis yang dibacakan di Jakarta, Senin (31/8/2025).

Lebih lanjut, koalisi yang berasal dari berbagai latar belakang seperti Thamrin School, Bless Indonesia, KPBB, hingga Koalisi Pejalan Kaki ini mengajak semua stakeholder untuk mengambil 10 langkah konkret sebagai berikut.

1. Memperkuat kembali tatanan hukum, sosial, nilai gotong royong dan saling menghargai antar sesama masyarakat.

2. Meningkatkan upaya penegakan hukum tanpa mengurangi sensitivitas, toleransi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia, termasuk perlindungan atas hak publik untuk memprotes dan mengadu kepada pemerintah.

3. Segera sahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen bersama di dalam pemberantasan KKN sesuai dengan amanat reformasi 98.

4. Segera berantas praktik pengerukan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan yang sangat berpihak pada investor dan tanpa menyertakan keikutsertaan masyarakat hukum adat dan lokal sehingga semakin menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika