Senin 01 Sep 2025 17:19 WIB

Ferry Irwandi Minta Polisi tak Mudah Labeli Peserta Aksi Sebagai Anarkis

Polisi harus hati-hati tangani para peserta aksi.

Rep: Bayu Adji P / Red: Indira Rezkisari
Influencer sekaligus aktivis Ferry Irwandi saat melakukan aksi di depan Gedung DPR, Senin (1/9/2025).
Foto: Republika/Bayu Adji P.
Influencer sekaligus aktivis Ferry Irwandi saat melakukan aksi di depan Gedung DPR, Senin (1/9/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kelompok massa kembali melakukan aksi di depan Gedung DPR pada Senin (1/9/2025). Aksi yang dilakukan sejak Senin siang itu tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, melainkan juga masyarakat dan sejumlah influencer.

Salah satu influencer dan aktivis, Ferry Irwandi, mengatakan aksi ini dilakukan untuk meminta DPR memenuhi tuntutan rakyat. Para peserta yang hadir dinilai benar-benar ingin menyuarakan aspirasinya melalui aksi itu.

Baca Juga

"Ada 17 tuntutan plus delapan yang sudah dirancang kawan-kawan. Salah satunya, penghapusan tunjangan yang perlu diawasi," kata dia di depan Gedung DPR, Senin sore.

Ia menambahkan, jalannya aksi di depan Gedung DPR masih berjalan kondusif. Para peserta menyampaikan tuntutannya tanpa melakukan tindakan anarki.

Menurut dia, polisi harus hati-hati dalam melakukan penanganan terhadap para peserta aksi. Pasalnya, tidak semua peserta aksi berniat untuk memicu kerusuhan, sehingga tindakan tegas tidak bisa sembarangan dilakukan.

"Yang perlu diidentifikasi pertama, siapa pelaku kerusuhannya. Itu harus clear dulu. Jangan mentang-mentang demo, dicap pelaku kerusuhan. Belum tentu. Siapa tahu pemerintah sendiri, siapa tahu aparat sendiri," ujar dia.

Menurut dia, pernyataan untuk memberikan tindakan tegas kepada para pelaku perusakan dan penjarahan tidak tepat dikeluarkan oleh pemerintah. Pasalnya, tugas aparat adalah menjaga agar kerusuhan tidak terjadi.

"Ini semua kan masih abu-abu. Hari Minggu, kita sama-sama teman-teman sudah konsolidasi untuk menahan diri. Akhirnya tidak ada aksi kemarin, tapi masih ada kerusuhan dan pembakaran. Itu yang harusnya ditelusuri. Jangan sampai pemerintah kecolongan sendiri dari dalam," kata Ferry.

Ia pun tegas menolak pemerintah memberlakukan darurat militer untuk mengatasi aksi yang terjadi beberapa hari terakhir. Mengingat, keadaan itu akan memberikan legitimasi kepada aparat untuk melakukan tindakan represif.

"Pemerintah harus paham, banyak massa organik yang ingin bersuara. Jangan sampai ada lagi yang meninggal. Itu yang harus dijaga," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement