REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis sebuah pernyataan melalui media sosial pada Senin (1/8/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani usai massa menjarah rumahnya di Bintaro, Jakarta Selatan, setelah terjadinya kerusuhan beberapa waktu lalu dan kencangnya isu bahwa dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto. 

Berikut isi pernyataan lengkap Sri Mulyani yang dikutip Republika dari akun Instagram bercentang biru miliknya. 

"Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini.

Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu.

Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur.

Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan. Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi.

Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradap tidak dengan anarki, intimidasi serta represi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika