REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penguatan program literasi dan keaksaraan guna meningkatkan daya saing masyarakat melalui pengentasan buta aksara.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Dirjen Vokasi PKPLK) Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat program keaksaraan dan literasi masyarakat, yang bukan hanya mencakup keterampilan membaca dan menulis, namun juga kunci partisipasi aktif warga dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya.
“Pemerintah daerah juga dapat menjadi penggerak kolaborasi multipihak. Dengan melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, dan komunitas lokal, agar gerakan literasi tumbuh merata hingga ke pelosok daerah. Dengan cara ini, literasi tidak hanya berhenti pada pemberantasan buta huruf, tetapi juga berkembang menjadi budaya gotong royong,” kata Tatang di Jakarta pada Rabu.
Lebih lanjut, ia menambahkan, kebijakan daerah yang berpihak pada pengentasan buta aksara dan peningkatan literasi akan menjadi fondasi penting bagi lahirnya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.
Ia juga menambahkan, agar program berkelanjutan, pemerintah daerah perlu melakukan monitoring, evaluasi, serta menghadirkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran.
Dengan kepemimpinan daerah yang visioner, literasi dapat tumbuh sebagai gerakan bersama yang mengakar.
“Masyarakat yang literat akan menjadi pilar utama terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan zaman,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat Muhamad Sadik mengatakan pemerintah Kabupaten Dompu berupaya mengentaskan buta aksara dengan mengorkestrasi kegiatan literasi secara gotong royong.
Ia mengatakan bahwa pada tahun 2016 hingga 2017, Kabupaten Dompu mempunyai persoalan angka buta aksara yang tinggi serta keterbatasan anggaran daerah.
Adapun jumlah penduduk buta aksara mencapai 14,51 persen dari keseluruhan total penduduk dan didominasi oleh kaum perempuan.
Persoalan ini, lanjutnya, tentu membutuhkan strategi serta integrasi antara agenda literasi dengan agenda strategis pembangunan daerah.
“Ini pekerjaan rumah kami. Bagaimana menangani persoalan dan diperlukan sebuah strategi untuk menggerakkan program literasi dengan mengintegrasikan ke dalam agenda strategis pembangunan daerah. Kami menggerakkan potensi lokal dengan menjalin kolaborasi lintas sektor sebagai gerakan bersama,” kata Sadik.
Ia mengungkapkan, penguatan literasi kemudian juga menjadi agenda strategis Pemda Dompu di tahun berikutnya (2017-2023), dengan melibatkan salah satu perusahaan lokal yang ada di Kecamatan Hu’u yang lokasi tersebut juga merupakan salah satu basis sasaran program keaksaraan.
Perusahaan tersebut, menurut Sadik, mempunyai komitmen sangat luar biasa untuk membantu pemerintah dalam rangka menggerakkan program literasi.
“Ini sebuah perusahaan tambang dan merupakan potensi lokal yang kami temukan, kami kunjungi, dan kami melakukan kemitraan. Program ini berlangsung selama 6 tahun, dari 2017 sampai 2023,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika