REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Bulog, badan logistik milik negara, telah mewajibkan setiap gudangnya untuk menjual setidaknya lima ton beras setiap hari. Kebijakan ini diumumkan oleh Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR yang membawahi sektor pertanian, di Senayan, Jakarta, Kamis.

Strategi ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga beras di masyarakat. Ramdhani menekankan pentingnya percepatan distribusi beras melalui program Food Supply and Price Distribution (SPHP), baik secara langsung di depan gudang maupun dengan mendistribusikannya ke pasar.

“Kami mewajibkan setiap gudang menjual minimal lima ton beras setiap hari,” ujar Ramdhani. Hingga tahun 2025, baru 230.945 ton beras SPHP yang didistribusikan dari target 1,5 juta ton, sehingga masih diperlukan distribusi 1,269 juta ton untuk mencapai target.

Pendekatan Pemasaran Langsung

Selain penjualan harian, Bulog juga menerapkan pendekatan pemasaran langsung dengan mengirimkan staf ke pasar tradisional untuk berinteraksi dengan pelanggan potensial. Hal ini dilakukan mengingat banyak pedagang beras, terutama yang lanjut usia, kurang akrab dengan teknologi seluler.

Bulog berencana bekerja sama dengan TNI/Polri, Koperasi Desa Merah Putih, perusahaan pangan milik negara, serta menerapkan sistem pre-order dan distribusi ritel modern untuk mempercepat pengiriman beras SPHP kepada konsumen.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan stok beras SPHP sebesar 1,3 juta ton untuk didistribusikan antara Juli hingga Desember. “Saat ini, operasi pasar mendistribusikan sekitar 6.000 ton beras SPHP setiap hari. Harga mulai menurun, dan ke depan, kami menyiapkan stok tertinggi sebesar 1,3 juta ton,” ujarnya. Sulaiman juga menegaskan bahwa beras SPHP tidak akan didistribusikan di daerah yang harga berasnya sudah rendah.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika