REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Ketegangan antara Israel dan Australia terus meningkat sehubungan sengketa pencabutan visa. Dalam perkembangan terkini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut timpalannya dari Australia, Anthony Albanese sebagai politikus yang “lemah”.
“Sejarah akan mengingat orang Albania apa adanya: Seorang politisi lemah yang mengkhianati Israel dan meninggalkan orang-orang Yahudi di Australia,” tulis Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun resminya di X, Selasa.
Pernyataan Netanyahu muncul kurang dari sehari setelah Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar mengumumkan pencabutan visa tinggal bagi perwakilan diplomatik Australia untuk Otoritas Palestina. Langkah tersebut merupakan balasan atas keputusan Canberra yang melarang anggota parlemen Zionisme Religius sayap kanan, Simcha Rothman, mengunjungi negara tersebut.
Australia juga baru-baru ini melarang masuknya mantan menteri kehakiman Ayelet Shaked dan aktivis serta influencer pro-Israel Hillel Fuld. Canberra telah mengumumkan bahwa mereka akan mengakui negara Palestina pada bulan September di Majelis Umum PBB.
Rothman dilarang masuk setelah melontarkan pernyataan yang menghasut terhadap warga Palestina, termasuk dalam wawancara di televisi di mana ia menyebut anak-anak Palestina sebagai "musuh" dan membenarkan tidak membiarkan mereka melarikan diri ke "Israel".
Rothman sebelumnya juga berpendapat bahwa warga Palestina harus meninggalkan Gaza. Menteri Dalam Negeri Tony Burke membatalkan visa Rothman, dengan alasan kekhawatiran bahwa ia akan "menyebarkan perpecahan" selama tur ceramahnya yang direncanakan di Australia.
Australia juga menolak masuknya Hillel Fuld, advokat Israel lainnya, dan menjatuhkan sanksi, termasuk larangan perjalanan, terhadap dua menteri sayap kanan Israel. Pemerintah Australia telah menerapkan larangan visa serupa terhadap individu yang diduga memiliki catatan ujaran kebencian, termasuk rapper AS Kanye West.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa pencabutan visa diplomat adalah “reaksi yang tidak dapat dibenarkan”.
“Pada saat dialog dan diplomasi sangat dibutuhkan, Pemerintahan Netanyahu mengisolasi Israel dan melemahkan upaya internasional menuju perdamaian dan solusi dua negara,” katanya dalam sebuah pernyataan. “Ini adalah reaksi yang tidak dapat dibenarkan, menyusul keputusan Australia yang mengakui Palestina.”
Dia menekankan bahwa Australia akan terus mendukung gencatan senjata di Gaza, pembebasan sandera, dan kemajuan internasional menuju "solusi Dua Negara". Wong juga menegaskan kembali sikap pemerintah terhadap antisemitisme, dengan menyatakan, "Pemerintah Australia akan selalu mengambil tindakan tegas terhadap antisemitisme."
Dalam sebuah postingan di media sosial, Sa’ar menuduh pemerintah Australia mengipasi api antisemitisme, yang telah memberikan pukulan keras terhadap komunitas Yahudi yang berjumlah 120.000 orang di negara itu sejak agresi ke Gaza menyusul serangan pejuang Palestina pada 7 Oktober 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika