REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Dinas Kesehatan (Dinskes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah mencatatkan 3.028 kasus orang dengan HIV (ODHIV) baru sepanjang Januari-Juni 2025. Kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL) menyumbang jumlah kasus terbanyak, yakni sebesar 26,4 persen. 

"Ini menjadi perhatian kita," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Jateng, Irma Makiah, kepada Republika ketika mengungkap jumlah kasus ODHIV baru di Jateng sepanjang semester I 2025 sebagian besar disumbang oleh kelompok LSL, Kamis (31/7/2025).

Selain kelompok LSL, kasus ODHIV baru di Jateng sepanjang semester I 2025 juga disumbang populasi umum (25,7 persen), pasien TBC (12,5 persen), pelanggan penjaja seks (8,5 persen), pasangan risiko tinggi (5,5 persen), wanita pekerja seks (5 persen). "Sumber penularan terbesarnya memang dari hubungan seksual," kata Irma. 

Dia mengungkapkan, dari total kasus ODHIV baru yang tercatat di Jateng sepanjang semester I 2025, 71 persen di antaranya menginfeksi laki-laki. Sementara kelompok perempuan sebanyak 29 persen.

Menurut Irma, hingga Juni 2025, jumlah ODHIV di Jateng yang masih mengonsumsi obat ARV sebanyak 22.410 orang. Kota Semarang menjadi daerah dengan ODHIV tertinggi, yakni 2.997 orang atau 13,4 persen.

Irma mengatakan, fokus Pemprov Jateng adalah memutus mata rantai penularan HIV. Irma menyebut, Pemprov Jateng melaksanakan beberapa strategi guna menemukan kasus infeksi baru. Pertama melalui berbasis layanan, yakni dengan memeriksa individu yang memang menunjukkan gejala HIV.

Kedua, melalui voluntary consulting testing yang dilakukan secara mobil dari satu daerah ke daerah lain. "Untuk hal ini kita biasanya menyasar populasi-populasi kunci: wanita pekerja seks, LSL, dan lainnya. Kita melibatkan teman-teman dari LSM, teman-teman kader, teman-teman dari organisasi kemasyarakatan," ucap Irma.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah juga memiliki program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Irma mengatakan, CKG juga menyediakan layanan pengecekan HIV. "Selanjutnya ada screening ibu hamil. Jadi semua ibu hamil wajib diperiksa untuk tripel eliminasi: HIV, hepatitis, dan sifilis," ujarnya.

Irma menjelaskan, saat ini pengobatan HIV sudah masuk program nasional. "Jadi ini pengobatannya gratis dari pemerintah. Obatnya full gratis dari pemerintah," katanya. 

Kendati demikian, mereka yang terinfeksi HIV tetap didorong memiliki BPJS Kesehatan. Hal itu agar tindakan-tindakan pemeriksaan dapat tetap dilakukan tanpa biaya.

Irma mengimbau mereka yang sudah terinfeksi agar menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan. "Kalau memang sudah HIV jangan berhubungan seks secara bebas, setia pada pasangan, pakai kondom, lalu hindari obat-obatan," ucapnya. 

Didominasi LSL

Ikuti Whatsapp Channel Republika