REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Pemerintah Kamboja telah menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk menghentikan agresi militer Thailand. Dalam suratnya kepada Asim Iftikhar Ahmad, Dubes/Perwakilan Tetap Pakistan untuk PBB dan Presiden DK PBB untuk Juli 2025, Perdana Menteri (PM) Hun Manet mengecam keras dan menyatakan kemarahannya yang mendalam atas agresi militer yang tidak beralasan dan terencana oleh angkatan bersenjata Thailand.
"Serangan militer ini secara terang-terangan melanggar prinsip non-agresi dan penyelesaian sengketa secara damai—keduanya merupakan prinsip dasar hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Piagam PBB dan Piagam ASEAN, yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial suatu Negara, serta mengabaikan sepenuhnya semangat bertetangga baik yang secara konsisten dijunjung tinggi Kamboja hingga saat ini," tulis Manet.
Menimbang agresi berat yang telah mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, Manet menambahkan, Kamboja dengan tulus meminta Presiden DK PBB Iftikhar Ahmad untuk mengadakan pertemuan Dewan Keamanan yang mendesak guna menghentikan agresi Thailand. "Saya juga akan sangat berterima kasih jika Anda dapat mengedarkan surat ini kepada para anggota Dewan Keamanan sebagai dokumen Dewan," tambahnya.
PM Hun Manet juga menekankan, Kamboja menegaskan kembali komitmennya yang teguh terhadap perdamaian, dialog, dan penyelesaian sengketa secara damai. Namun, Kamboja tetap memiliki hak asasi untuk membela diri, sebagaimana diakui dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan, integritas teritorial, dan keselamatan rakyatnya.
Dalam surat yang sama, Manet mengatakan, sangat tercela bahwa tindakan agresi itu dilakukan oleh pihak Thailand, meskipun Kamboja berkomitmen untuk secara aktif mengupayakan jalur hukum yang damai dan tidak memihak. Hal itu guna menyelesaikan masalah perbatasan yang masih ada dengan Thailand melalui mekanisme bilateral dan internasional.
"Sebagaimana diketahui oleh masyarakat internasional, pemerintah Kamboja telah memutuskan pada 2 Juni 2025 untuk mengajukan permohonan kepada ICJ untuk diadili atas empat wilayah perbatasan yang disengketakan-Mom Bei, Kuil Tamoan Thom, Kuil Tamoan Touch, dan Kuil Ta Krabei," tulis Manet dilaporkan Cambodianess, Jumat (25/7/2025).
Agresi semacam itu terjadi meskipun ada seruan regional dan internasional untuk menahan diri dan komitmen Kamboja untuk berdialog, termasuk menjadi tuan rumah pertemuan JBC di Phnom Penh pada 14 dan 15 Juni. Surat Manet dikirim ketika kedua belah pihak terlibat dalam bentrokan militer sejak dini hari 24 Juli 2025. Sejauh ini, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa atau kerusakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika