REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta bantuan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), menempatkan dokter dari kalangan TNI untuk bertugas di 14 rumah sakit (RS) yang akan dibangun di wilayah rawan konflik, khususnya Papua. Hal tersebut dilakukan agar seluruh tenaga medis yang bertugas di RS mempunyai kemampuan untuk bertahan jika terjadi serangan dari kelompok separatis.
"Kalau dari Kementerian Pertahanan tenaga medis, tenaga kesehatannya lebih ada faktor pertahanan dan kalau toh pun terjadi sesuatu, mereka bisa menjaga diri," kata Budi di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2025).
Selain karena mempunyai dasar pertahanan sebagai anggota TNI, kata Budi, dokter-dokter dari kalangan Kemenhan dan TNI memiliki kualitas yang baik untuk melayani masyarakat. Budi menjelaskan, Kemenkes telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenhan dalam rangka kerja sama pembangunan 14 RS tersebut.
Dalam kerja sama itu, sambung dia, Kemenhan akan membantu seluruh proses pembangunan dari mulai konstruksi, pengamanan wilayah RS, hingga pengiriman tenaga medis. Namun demikian, Budi memastikan, tidak semua tenaga medis yang bertugas dari RS berasal dari kalangan TNI dan Kemenhan.
"Ada ekspektasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik di sana harus ada yang namanya Orang Asli Papua atau OAP yang terlibat. Jadi nanti akan dikombinasikan untuk bertugas di rumah sakit," jelas Budi. Menurut Budi, seluruh proses pembangunan RS akan berjalan pada 2026.
Sementara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengaku, telah menyiapkan dokter-dokter berkualitas lulusan Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan (Unhan) untuk bertugas di 14 RS itu. Dokter lulusan Unhan setidaknya memiliki kualifikasi dala menghadapi ancaman di daerah rawan.
"Kita punya fakultas kedokteran dan setiap tahun kita memiliki lulusan fakultas kedokteran yang nantinya dia menjadi dokter di PMI dan itu akan kita kontribusikan untuk mendukung rumah sakit di daerah," kata Sjafrie.
Selain itu, Sjafrie juga mengaku, bakal mengerahkan Satgas Kesehatan yang telah bertugas di Papua untuk bertugas di RS tersebut. Adapun Menkes Budi, Menhan Sjafrie, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar menandatangani nota kesepahaman (MoU) bidang kesehatan dan
Ikuti Whatsapp Channel Republika