REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak pada Hari Pertama Sekolah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Kami tentu mendukung program ini sebagai bentuk penguatan peran orang tua dalam pendidikan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Jakarta, pada Senin.
Ia menjelaskan, gerakan itu bertujuan mendorong keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam masa transisi anak memulai jenjang pendidikan yang baru.
Namun, Rano mengatakan bahwa para aparatur sipil negara (ASN) yang mengantar anaknya sekolah perlu mengajukan izin untuk hal tersebut atau mengajukan cuti tahunan.
Terkait mekanisme permohonan izin, lanjut Rano, hal itu sudah dijelaskan dalam surat edaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Memang ada mekanisme pemotongan tukin (tunjangan kinerja) bagi ASN yang telat, maka dari itu bagi ASN yang akan mengantar anak dapat mengajukan izin untuk mengantar anak sekolah atau mengajukan cuti tahunan," kata Rano.
Rano menegaskan, pihaknya mendukung program ini melalui mekanisme yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/BKKBN) Nomor 7 Tahun 2025.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menambahkan bahwa apabila ASN terlambat bukan dikarenakan alasan mengantar anak sekolah, maka tukin dari ASN tersebut akan dipotong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika