REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), membentuk tim khusus (timsus) untuk merazia pesantren ilegal. Hal itu terutama di Jawa Barat, yang dinilai jumlahnya lebih banyak dibandingkan daerah lainnya.
Menanggapi rencana tersebut, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi pun menyatakan setuju. Ia juga mengakui, tak sedikit kasus pelecehan anak yang terjadi di lembaga-lembaga tak berijin tersebut.
“(Razia pesantren ilegal) saya setuju karena hari ini banyak kasus pelecehan anak di bawah umur, yang dilakukan oleh pimpinan dari lembaga-lembaga yang dianggap palsu itu,” kata gubernur yang akrab disapa KDM itu, saat ditemui di sela peringatan Hari Jadi Cirebon ke-598, Sabtu (28/6/2025).
Dedi mengakui, kasus itu pun terjadi masif di Jabar. Pihaknya sejauh ini sudah menangani puluhan kasus bahkan mungkin ratusan kasus. Namun, Dedi menyatakan tak bisa mempublikasikannya. Pasalnya, para korbannya merupakan anak-anak di bawah umur.
“Tapi proses hukumnya terus berjalan. Di Sukabumi sudah ditangkap, di Kabupaten Bandung juga sudah ditangkap. Dan di beberapa daerah juga saya dorong terus dilakukan penanganan,” kata Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika