REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai, tidak ada masalah apabila pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta patungan dalam membangun megaproyek tanggul laut raksasa (giant sea wall). Bagi dia, yang terpenting banjir rob di pesisir Jakarta bisa tertangani dengan baik. "Warga ini membutuhkan penanganan serius terkait dengan banjir rob," kata Ida di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Menurut Ida, ide Presiden Prabowo yang meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan megaproyek tanggul laut raksasa harus disambut dengan baik. Pasalnya, tanggul itu nantinya akan melindungi warga pesisir Jakarta dari banjir rob yang selama ini terus mengancam.
Untuk mekanisme patungan, lanjut dia, bisa dilakukan dengan pembagian persentase. APBD Jakarta mampu berapa persen dan APBN berapa persen. "Kalau memungkinkan ya tidak ada masalah menurut saya. Namanya ini membangun untuk DKI. Berapa persen pakai ABPD, berapa persen ABPN, menurut saya tidak ada masalah. Kan kita kerja sama dengan baik," ujar politikus PDIP itu.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam penutupan konferensi ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa. Dia menjelaskan, proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di Pantai Utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.
"Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir," kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2025).
Ikuti Whatsapp Channel Republika