REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan akses air bersih 100 persen pada 2045.
AHY menyoroti bahwa baru sekitar 37 persen perusahaan daerah air minum (PDAM) yang dapat mencapai full cost recovery, sementara mayoritas lainnya masih beroperasi di bawah ambang keberlanjutan keuangan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) berkomitmen untuk tidak tinggal diam menjawab tantangan tersebut.
“Saat ini cakupan akses air bersih perpipaan nasional sekitar 22 persen. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kita menargetkan 40 persen, dan pada 2045 kita harapkan 100 persen," ujar AHY, di Jakarta, Jumat.
Menurut AHY, itu semua membutuhkan investasi, termasuk jika dihitung hingga 100 triliun rupiah. Dia juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun sistem air yang berkelanjutan.
“Air bersih itu adalah hak, bukan privilege, bukan sebuah kemewahan. Jadikan air itu milik kita, milik seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat status ekonomi dan sosialnya. Kita tidak akan mencapai 100 persen akses air bersih di tahun 2045 jika kita bekerja secara silo, sendiri-sendiri, dan tidak terintegrasi. Untuk itu, kita harus berkoordinasi. Kita harus berkonsolidasi,” katanya pula.
AHY menegaskan bahwa isu air harus menjadi agenda utama pembangunan hingga keamanan global. Air bukan hanya isu pembangunan, tetapi juga keamanan global. Mengutip laporan United Nations World Water Development Report 2024 bahwa 2,2 miliar orang di dunia masih hidup tanpa akses air minum yang aman, dan 3,5 miliar orang tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta turut menghadapi tekanan serupa.
“Pertanyaannya adalah, apakah sumber daya alam yang kita miliki, termasuk air, mampu untuk menghidupi jumlah penduduk yang semakin besar tersebut? Sejumlah institusi internasional mencatat sejak tahun 2000 terjadi 1.600 konflik atau insiden terkait air. Jadi wajar saja ketika PBB kemudian mendorong pentingnya diplomasi air,” kata AHY.
Lebih lanjut, ia memuji peran Special Envoy Indonesia dalam diplomasi air dan menyampaikan tantangan utama sektor ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika