REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA – Dewan kota Barcelona sepakat untuk "memutus semua hubungan kelembagaan dengan pemerintah Israel saat ini" selama hak asasi manusia tidak dihormati di Gaza. Ibu kota Catalonia itu juga melarang kerja sama dengan perusahaan Israel.
Merujuk Catalan News, Keputusan tersebut didukung oleh partai-partai sayap kiri dan pendukung kemerdekaan Catalonia dari Spanyol pada Jumat. Perjanjian tersebut juga mengusulkan untuk memutuskan hubungan kota kembar antara ibu kota Catalan dan Tel Aviv.
Keputusan tersebut diambil setelah Dewan Kota Barcelona melakukan pemungutan suara dalam sebuah sesi untuk memutuskan hubungan kelembagaan dengan pemerintah Israel dan menangguhkan perjanjian persahabatan dengan Tel Aviv "sampai hukum internasional dihormati dan hak-hak dasar rakyat Palestina terjamin."
Resolusi tersebut mencakup sekitar dua puluh klausul. Perjanjian tersebut menetapkan pemutusan hubungan kelembagaan dengan "pemerintahan Israel saat ini" dan penangguhan "perjanjian persahabatan" yang ditandatangani pada 24 September 1998, antara ibu kota Catalan dan Tel Aviv-Jaffa.
“Tingkat penderitaan dan kematian yang terjadi di Gaza selama satu setengah tahun terakhir, ditambah dengan serangan berulang yang dilancarkan oleh pemerintah Israel dalam beberapa minggu terakhir, membuat hubungan antara kedua kota tersebut tidak berkelanjutan,” ujar Wali Kota Barcelona yang berasal dari Partai Sosialis, Jaume Colbone.
Resolusi tersebut juga mencakup persyaratan keuangan untuk mencegah dewan kota bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkait pemerintah Israel. Utamanya yang diidentifikasi oleh PBB sebagai bisnis yang “beroperasi secara ilegal di wilayah pendudukan, menyerang hak-hak sipil, politik, keuangan, sosial, dan budaya warga Palestina.”
Politisi bahkan mengatakan bahwa tim manajemen pameran Fira de Barcelona tidak dapat menjadi tuan rumah bagi "paviliun Israel". Pelabuhan Barcelona juga diminta tidak menambatkan kapal-kapal yang membawa senjata dengan tujuan Israel.
Ini bukan pertama kalinya Barcelona menghentikan hubungan dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Pada Februari 2023, mantan walikota dan aktivis sosial Ada Colau memutuskan untuk "menangguhkan hubungannya dengan Israel" serta perjanjian kembarnya dengan pemerintah kota Tel Aviv. Keputusan tersebut ditangguhkan beberapa bulan kemudian ketika Jaume Colbone memenangkan pemilihan kota.
Pemerintahan Sosialis Spanyol, yang dipimpin oleh Pedro Sánchez, mengakui Negara Palestina pada tanggal 28 Mei 2024, bersama dengan Irlandia dan Norwegia, sehingga membuat marah Tel Aviv. Dalam beberapa bulan terakhir, Sanchez menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap pemerintahan Netanyahu di Uni Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika