REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat konversi alat transportasi massal ke energi listrik. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mengatasi polusi udara yang semakin memburuk di wilayah Jabodetabek.

Menanggapi pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/5/2025), Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa sektor transportasi dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kontributor utama pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya.

"Ini juga sudah kami surati, termasuk Gubernur DKI, untuk mempercepat langkah-langkah elektrifikasi, terutama pada transportasi massal, serta kebijakan insentif dan disinsentif untuk kendaraan pribadi," ujar Hanif.

Ia menegaskan bahwa jenis kendaraan besar seperti truk dan bus merupakan penyumbang emisi tertinggi. Oleh karena itu, KLH mendesak agar dilakukan adopsi bahan bakar berstandar emisi ketat seperti Euro 4 secara masif.

"Itu paling simpel, tidak usah berpikir aneh-aneh. Kalau BBM-nya belum kita konversi ke Euro 4, coba dibatasi kendaraan yang beroperasi di Jakarta, ini akan menurunkan pencemaran secara signifikan," jelas Hanif.

KLH juga menyoroti sumber pencemar dari sektor industri, khususnya boiler dan tungku bakar berbahan bakar batu bara yang banyak digunakan di kawasan industri Jabodetabek. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pemetaan dan pengawasan terhadap 57 kawasan industri.

Langkah awal pengawasan dimulai dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Jakarta Utara. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif menghadapi musim kemarau yang biasanya memperparah kondisi udara.

"Setiap hari Senin, kami akan berpindah dari satu kawasan industri ke kawasan lainnya, untuk setidaknya menurunkan intensitas pembakaran batu bara yang disinyalir sebagai penyebab utama memburuknya kualitas udara," kata Hanif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika