REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menilai revisi terhadap kebijakan mutasi perwira tinggi (pati) TNI oleh Panglima TNI merupakan hal yang lazim terjadi. Dudung menilai revisi mutasi hanya karena ada kesalahan tulis.

“Lazim, dulu pernah juga zaman Pak Gatot, Pak Hadi, itu biasa. Bahkan, kemarin ada salah tulis itu kan, (pati) Angkatan Laut, kemudian pindah (keliru, red.) menjadi pati Mabesad (Markas Besar TNI AD). Itu kan karena salah tulis saja,” kata Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025) malam.

Gatot dan Hadi yang disebut Dudung merujuk kepada mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, dan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 29 April 2025 memutasi 237 perwira tinggi, termasuk Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus KSAD. Berselang sehari setelah SK itu terbit, Panglima TNI kemudian menganulir mutasi Letjen Kunto dan enam perwira tinggi lainnya dengan mengeluarkan SK baru bernomor Kep/554.a/IV/2025.

Letjen Kunto sebagaimana ditetapkan dalam SK Panglima TNI yang baru itu pun kembali menduduki jabatan sebagai Pangkogabwilhan I. Kebijakan Panglima TNI itu kemudian menjadi sorotan, karena beberapa pihak mengisukan mutasi Letjen Kunto terkait dengan sikap ayahnya, Wapres Ke-6 Try Sutrisno, yang ikut mengusulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Try Sutrisno mengusulkan itu bersama sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika