REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada serentak yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan. PSU yang semestinya menjadi ruang koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada, justru kembali menimbulkan sengketa hukum.

Peneliti Perludem, Haykal, menyatakan keprihatinannya terhadap pelaksanaan PSU yang dinilai tidak sungguh-sungguh.

“Nah ini kan menjadi suatu hal yang cukup menyedihkan menurut saya. Bahwa PSU ini seharusnya menjadi ruang untuk mengoreksi proses pelaksanaan Pilkada, malah kemudian bermasalah juga. Sehingga berujung pada banyaknya sengketa yang kemudian dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Pihaknya menyebut dari total 19 daerah yang menggelar PSU, tercatat 11 daerah mengajukan sengketa hasil ke MK. Totalnya terdapat 13 permohonan, dengan dua daerah — Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Banjarbaru — masing-masing menyumbang dua permohonan.

“Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU tidak dilakukan secara maksimal dan berpotensi menghasilkan hasil yang juga dipertanyakan,” tambahnya.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan membacakan putusan terhadap tujuh permohonan pada Ahad (5/5) pukul 08.30 WIB. Enam diantaranya merupakan sengketa hasil PSU di Kabupaten Siak, Gorontalo Utara, Puru, Taliabu, Plotka, dan Petalau. PSU di daerah tersebut berlangsung dalam dua gelombang, yakni 28 Maret, serta 5 dan 9 April.

Ikuti Whatsapp Channel Republika