REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri pertemuan 2+2 dengan Menlu China Wang Yi dan Menhan China Laksamana Dong Jun di Beijing, Senin (21/4/2025). Pertemuan tersebut merupakan format dialog 2+2 pertama yang diselenggarakan Indonesia-China sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Dalam dialog tersebut, para menteri memfokuskan pembahasan pada kerja sama politik, pertahanan, keamanan, serta isu-isu kawasan dan global yang menjadi kepentingan bersama. "Dialog ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan langkah, memperkuat rasa saling percaya, dan merancang arah baru kerja sama Indonesia-China ke depan," kata Menlu Sugiono dalam siaran pers.
Salah satu hasil utama dari pertemuan 2+2 di Beijing adalah penandatanganan nota kesepahaman pembentukan Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) oleh Sugiono dan Menlu Wang Yi. "Dengan CSD, kita bangun mekanisme bilateral yang lebih komprehensif dan lebih fokus dalam menjawab tantangan dan peluang kerja sama bilateral, dengan fokus pada lima pilar kerja sama, yaitu ekonomi, hubungan antar masyarakat, maritim, politik, dan keamanan," ujarnya.
Dalam pertemuan 2+2, Indonesia-China sepakat meningkatkan kerja sama penegakan hukum, termasuk bantuan hukum timbal balik, pertukaran intelijen, serta koordinasi operasi dalam menanggulangi kejahatan transnasional, kejahatan siber, dan ekstremisme. Sebagai bagian dari upaya membangun strategic trust, kedua negara juga sepakat membentuk mekanisme konsultasi bilateral baru di bidang perlucutan senjata, non proliferasi, dan pengendalian senjata.
Indonesia dan China juga sepakat meningkatkan kerja sama maritim, termasuk memperkuat koordinasi antara Bakamla dan China Coast Guard. "Kerja sama maritim harus memberi dampak nyata bagi rakyat dan berkontribusi bagi keamanan maritim kawasan," ujar Sugiono.
Dalam konteks kawasan dan global, menlu serta menhan dari kedua negara menyoroti pentingnya mendorong agenda reformasi sistem multilateralisme agar lebih adil, representatif, dan inklusif. Mereka menegaskan komitmen untuk semakin memperkuat koordinasi dalam berbagai forum multilateral seperti ASEAN, BRICS, G20, dan PBB.
"Indonesia dan China memiliki posisi strategis untuk mendorong sistem multilateralisme yang lebih setara. Kita juga perlu memastikan bahwa agenda reformasi tata kelola global yang berpihak pada kepentingan negara the Global South," kata Sugiono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika