REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pangdam I/Bukit Barisan (BB) Mayjen Rio Firdianto menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa sebagai agen perubahan dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara. Dia menyebut, forum tersebut sebagai momentum strategis untuk membangun sinergi menghadapi tantangan kebangsaan, termasuk penyebaran hoaks, radikalisme, dan disinformasi.
"TNI bukan institusi yang tertutup. Kami terbuka terhadap kritik dan gagasan dari generasi muda demi menjaga keutuhan NKRI," ucap Rio saat membuka focus group discussion (FGD) bertajuk 'Peran Aktif Kolaborasi Mahasiswa dan TNI dalam Menjaga Stabilitas Kebijakan Pemerintah' di Universitas Dharmawangsa, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (17/4/2025).
Kegiatan itu diikuti 300 mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara dan digagas oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEMSI) wilayah Sumut. FGD berlangsung dinamis dengan sejumlah mahasiswa menyoroti isu revisi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, khususnya Pasal 7, 47, dan 53.
Para mahasiswa menyoroti perlunya kejelasan tugas nonmiliter TNI, netralitas di jabatan sipil, serta sinergi peradilan militer dan umum. Menanggapi hal tersebut, Asrendam I/BB Kolonel Arh Bambang Sukisworo menyatakan bahwa TNI terbuka terhadap masukan dari mahasiswa.
"Pandangan kritis dari mahasiswa merupakan kontribusi penting dalam perumusan kebijakan pertahanan yang relevan," ujar Bambang,
Rektor Universitas Dharmawangsa, Dr Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, menyambut baik kegiatan bekerja sama dengan Kodam BB sebagai bentuk kontribusi kampus dalam membangun budaya dialog dan semangat kebangsaan. FGD ditutup dengan komitmen bersama memperkuat sinergi antara mahasiswa dan TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.
Sementara itu, Kapendam 1/ BB Kolonel Inf Asrul Harahap menjelaskan, FGD tersebut diinisiasi oleh BEMSI Se Sumut dan Mahasiswa serta tempat dan lain-lain di fasilitasi oleh Universitas Dharmawangsa. Dia menjelaskan, Pangdam I/BB hadir dalam diskusi agar nantinya mereka dan masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang urgensi revisi UU TNI tersebut.
"Supaya tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu yabg kurang baik dan yang pada ujungnya dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah terkhusus wilayah Kodam I BB," ucap Asrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika