REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusian senilai total 124 ton atau setara Rp 1,2 juta dolar AS ke Myanmar. Bantuan kemanusian tersebut sebagai respons Indonesia untuk membantu Myanmar yang saat ini dalam status darurat bencana nasional pascagempa.
Gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang melanda negara junta tersebut pada Jumat (28/3/2025), menelan korban jiwa lebih dari 3.000 orang. Bantuan kemanusian dari Indonesia, dikirimkan melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Kamis (3/4/2025).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang melepas keberangkatan bantuan kemanusian, mengatakan, langkah itu merupakan respons Indonesia untuk membantu negara tetangga. Apalagi, Myanmar merupakan sesama anggota ASEAN.
"Bantuan yang dikirimkan sebagian besar merupakan logistik, dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh pemerintahan di Myanmar, untuk membantu masyarakatnya yang terdampak. Beberapa yang dikirimkan mulai dari shelter, alat-alat kesehatan, hingga obat-obatan," kata Sugiono di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis.
Sugiono menerangkan, pengiriman bantuan tersebut setelah otoritas Myanmar pada pekan lalu, menyampaikan langsung permintaan bantuan ke negara ASEAN. Menurut dia, dari kordinasi dengan anggota ASEAN, disepakati untuk mengerahkan bantuan, mulai personel untuk evakuasi, sampai dengan logistik, maupun peralatan pendukung lainnya.
"Kita mengirimkan bantuan berdasarkan dari apa yang masyarakat Myanmar butuhkan berdasarkan rapat bersama Kementerian Luar Negeri dengan negara-negara ASEAN beberapa waktu lalu," ujar Sugiono.
Pada Selasa (1/4/2025), tim bantuan kemanusian Indonesia sudah terlebih dahulu diberangkatkan. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia mengerahkan 73 personel kemanusian untuk membantu evakuasi, dan pemulihan pascabencana di Myanmar.
Puluhan personel kemanusian tersebut terdiri dari SAR, tim medis, dan tim kesehatan lainnya. "Untuk sementara waktu tim USAR (Urban Search dan Rescue) akan bertugas selama dua pekan di sana (Myanmar) dan bisa menyesuaikan jika masih dibutuhkan," kata Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika