REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Para menteri luar negeri negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menekankan bahwa bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Myanmar dan Thailand harus disalurkan dengan cepat dan tanpa diskriminasi.
Pernyataan Menlu ASEAN itu dikeluarkan setelah Rapat Darurat Khusus yang diadakan melalui konferensi video, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Ahad.
Pernyataan itu menegaskan dukungan ASEAN terhadap permohonan Myanmar untuk mengaktifkan Sekretaris Jenderal ASEAN sebagai Koordinator Bantuan Kemanusiaan, dan mengulangi posisi ASEAN bahwa bantuan kemanusiaan harus disalurkan dengan aman, cepat, dan tanpa diskriminasi.
Pernyataan tersebut juga menyampaikan ungkapan simpati dan solidaritas kolektif ASEAN terhadap rakyat Myanmar dan Thailand, serta menggarisbawahi respons regional yang terkoordinasi.
Respons regional tersebut juga mencakup penempatan Tim Tanggap dan Asesmen Kedaruratan ASEAN (ERAT), mobilisasi pasokan bantuan melalui Sistem Logistik Darurat Bencana ASEAN (DELSA), dan kontribusi dari tim Operasi Pencarian dan Penyelamatan Urban (USAR) di beberapa negara anggota ASEAN.
Para Menlu juga menekankan perlunya menciptakan lingkungan yang kondusif di Myanmar untuk memfasilitasi upaya bantuan yang menyelamatkan nyawa dan menyambut kesiapan Myanmar untuk memastikan akses yang tidak terhalang.
Melalui pernyataan itu juga diketahui bahwa Malaysia dan Thailand akan melakukan kunjungan kemanusiaan bersama ke Myanmar pada 5 April 2025. Langkah itu menegaskan komitmen ASEAN untuk merespons bencana secara bersatu dan efektif.
Menurut laporan media pemerintah pada Sabtu (29/3), jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat di Myanmar bertambah menjadi 1.644 orang. Sementara 3.408 lainnya mengalami luka-luka.
Saluran televisi MRTV melaporkan, 68 orang masih dinyatakan hilang di seluruh wilayah bencana gempa di Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika