REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kasus keracunan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis sempat terjadi. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Zullies Ikawati menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu rutin dilibatkan dalam pengawasan program MBG, terutama dalam proses distribusi untuk mencegah kasus keracunan terulang.

"Inspeksi ke fasilitas produksi dan distribusi juga harus dilakukan untuk memastikan kebersihan dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan," kata Zullies di Yogyakarta, beberapa waktu lalu. 

Menurut Zullies, selama ini Badan Gizi Nasional (BGN) lebih berfokus pada aspek gizi, seperti keseimbangan nutrisi serta kecukupan energi.

Karena itu, peran BPOM perlu dioptimalkan dalam pengawasan pangan agar makanan yang diberikan kepada siswa aman dari kontaminasi mikroba, bahan berbahaya maupun potensi pelanggaran standar mutu.

Dalam menjalankan tugasnya, lanjut Zulies, BPOM dapat mengawasi proses persiapan, produksi, hingga distribusi dengan pengujian bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makanan.

Dia tidak menampik bahwa distribusi makanan ke daerah terpencil menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan.

Kondisi geografis yang berbeda, menurut dia, membuat pengiriman makanan membutuhkan waktu lebih lama, sehingga meningkatkan risiko makanan mengalami pembusukan atau basi lebih cepat.

"Untuk mengatasi ini, BBPOM yang berada di daerah akan mengawal jalannya distribusi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh BPOM pusat," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika