REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet Israel mendepak kepala badan keamanan Israel (Shin Bet), Ronen Bar, memicu perlawanan warga. Belakangan terungkang bahwa lembaga itu sedang menyelidiki penyusupan kelompok teror Yahudi terkait lembaga di bawah Itamar Ben-Gvir, sekutu Netanyahu.
Channel 12 Israel melaporkan bahwa Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyerang kepala Shin Bet Ronen Bar setelah penyelidikan rahasia oleh badan tersebut terungkap. Penjaga keamanan sampai harus memisahkan keduanya saat itu.
Saluran tersebut mengungkapkan bahwa Shin Bet telah melakukan penyelidikan rahasia terhadap polisi dan Ben-Gvir selama berbulan-bula. Kepala Shin Bet telah meminta personel badan tersebut beberapa bulan yang lalu untuk berupaya mencegah ekstremis Kahanist mengambil kendali atas institusi pemerintahan Israel.
Ben-Gvir adalah salah satu politikus Israel paling kontroversial belakangan. Salah satu alasan Hamas dan pejuang Palestina lainnya melakukan serangan 7 Oktober 2023 adalah tindakan Ben-Gvir yang berulang kali menerobos Masjid al-Aqsa dan sesumbar soal pencaplokannya.
Setelah kejadian 7 Oktober, Ben-Gevir mendorong pemusnahan dan pengusiran di Gaza. Ia selalu mengancam akan meninggalkan koalisi dengan Netanyahu bila kesepakatan gencatan senjata tercapai.
Menurut investigasi Channel 12 Israel, Bar memberitahu Perdana Menteri Netanyahu bahwa Shin Bet sedang melakukan penyelidikan rahasia atas apa yang disebutnya infiltrasi organisasi teroris Yahudi ke dalam kepolisian. Menurut investigasi Channel 12, investigasi Shin Bet berfokus pada orang-orang yang dekat dengan Ben Gvir dan mantan anggota organisasi ekstremis Kach.
Pimpinan Shin Bet, seperti diberitakan Channel 12, memerintahkan pengumpulan bukti dan kesaksian mengenai keterlibatan eselon politik dalam tindakan eselon keamanan terkait penggunaan kekerasan secara ilegal, seperti yang ia katakan. Channel 12 mengutip Shin Bet yang mengatakan bahwa organisasi Kach dan Kahane Chai diklasifikasikan sebagai organisasi teroris dan badan tersebut berupaya untuk menggagalkan kegiatan mereka.
Media itu menambahkan bahwa Shin Bet melihat penyebaran apa yang mereka sebut sebagai Kahanisme ekstremis di lembaga penegak hukum sebagai fenomena berbahaya, dan mencegahnya adalah bagian dari misi mereka. Channel 12 mengutip kantor Netanyahu yang mengatakan bahwa perdana menteri belum menerima pemberitahuan apa pun dari Shin Bet mengenai penyelidikan rahasia tersebut.
Ben-Gvir telah menanggapi penyelidikan rahasia Shin Bet. "Ini adalah gempa bumi, dan sekarang jelas mengapa Bar tidak boleh tetap menjadi kepala badan tersebut." Belakangan, Radio Tentara Israel melaporkan bahwa dinas keamanan Shin Bet membantah melakukan penyelidikan terhadap Ben-Gvir.
Ben-Gvir juga menggambarkan ketua Shin Bet sebagai penjahat dan pembohong, dan bahwa dia sekarang berusaha menyangkal dugaan upayanya untuk berkonspirasi melawan pejabat terpilih di negara yang dia klaim sebagai negara demokratis.
Politikus sayap kanan itu menambahkan bahwa dia tidak akan puas dengan memecat pemimpin Shin Bet. Ia juga harus menghadapi tuntutan pidana karena mencoba melakukan kudeta dan "berusaha merusak demokrasi."
Dalam konteks yang sama, situs berita Walla melaporkan bahwa Ben-Gvir mengatakan kepada Perdana Menteri bahwa kepala Shin Bet memata-matai pejabat tingkat politik dan mengumpulkan informasi untuk tujuan upaya kudeta.
Sementara itu, ribuan warga Israel terus melakukan demonstrasi di luar markas besar pemerintah di Yerusalem yang diduduki setelah pemerintah dengan suara bulat menyetujui mosi tidak percaya kepada Jaksa Agung Gali Baharav-Miara.
Polisi menangkap demonstran yang berusaha menyerbu pos pemeriksaan polisi di dekat kediaman Netanyahu. Para pengunjuk rasa menuntut pembatalan pemecatan kepala suku Shin Bet dan mosi tidak percaya terhadap Mayara, serta pengembalian tahanan yang ditahan di Gaza.
Otoritas Penyiaran Israel menyebut para demonstran menyerukan pembangkangan sipil. Dalam konteks ini, Israel Broadcasting Corporation melaporkan bahwa 19 mantan hakim agung dan presiden mengirimkan surat kepada pemerintah, mendesak pemerintah untuk membatalkan pemecatan Mayara. Para mantan hakim percaya bahwa pemecatan Jaksa Agung membahayakan apa yang mereka sebut supremasi hukum dan landasan pemerintahan yang baik di Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika