REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengelola Terminal Kalideres, Jakarta Barat, mengeluarkan larangan tegas terhadap penggunaan klakson telolet pada bus-bus yang beroperasi di terminal tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang, serta mengurangi kebisingan yang berlebihan di lingkungan terminal.
Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen mengatakan larangan itu disampaikan lantaran klakson telolet mengganggu sistem pengereman. "Kalau untuk klakson 'telolet' itu tidak diperbolehkan karena sudah ada aturan dari Kementerian Perhubungan bahwa klakson 'telolet' tidak diperbolehkan karena akan mengganggu sistem dari pengereman," kata Revi di lokasi pada Jumat (21/3/2025).
Revi mengatakan jika dalam pemeriksaan kelaikan bus (ramp check) ditemukan bus yang menggunakan klakson telolet, maka klakson itu akan dicopot dan sopir bersangkutan diinstruksikan untuk mengganti klakson. "Maka apabila ditemukan kendaraan bus yang menggunakan klakson telolet maka kita akan copot. Dari Kementerian Perhubungan juga sudah ada imbauan itu," ujar Revi.
Hingga kini, kata Revi, belum ditemukan bus di Terminal Kalideres yang menggunakan klakson telolet. "Sejauh ini belum kita temukan. Untuk ramp check per hari selama ini kita targetkan minimal 35 bus, karena dalam satu pemeriksaan itu bisa menyita waktu 20 hingga 25 menit. Nah, sejauh ini belum ada yang pakai klakson telolet," katanya.
Posko pengamanan terpadu dan posko kesehatan untuk lebaran di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, mulai dioperasikan pada Jumat (21/3/2025). "Jadi untuk dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran 2025, posko terpadu dan posko kesehatan mulai diberlakukan dari hari ini Jumat 21 Maret 2025 sampai 11 April tahun 2025," ujarnya.
Revi mengungkapkan pihaknya melibatkan Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Kalideres dalam posko pengamanan terpadu. "Kemudian dari unsur TNI, pengamanan dibantu oleh Kodim Jakarta Barat dan Koramil Kalideres. Dukungan juga datang dari Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP serta Suku Dinas Sosial," ujar Revi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika