REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) muncul saat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membacakan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025). Hasto mengeklaim diancam akan tersandung kasus hukum kalau PDIP memecat Jokowi.

"Bahwa sejak Agustus 2023 saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah Pemilu Kepala daerah Tahun 2024," kata Hasto saat membacakan eksepsinya pada Jumat (21/3/2025). Dalam sidang ini, Hasto terlilit perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Hasto menyebut puncak intimidasi saat PDIP resmi mencabut status keanggotan Jokowi. Keputusan PDIP disebut Hasto langsung membuat Jokowi berang. Akibatnya, Hasto merasa ditekan dengan perkara dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku (buron).

"Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini tampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan yang kami sampaikan," ujar Hasto.

Hasto mengungkap tekanan terhadapnya makin menjadi-jadi sepanjang periode 4-15 Desember 2024. Dalam periode itulah proses pemecatan Jokowi oleh DPP PDIP setelah diproses Badan Kehormatan Partai.

"Pada periode 4-15 Desember 2024, menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan, setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika