REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Palestina Mohammed Mustafa menuntut agar rencana Palestina-Mesir untuk rekonstruksi Jalur Gaza diadopsi sebagai rencana bersama negara-negara Arab-Islam. Mustafa membuat pernyataan tersebut selama pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Arab Saudi.
Mustafa mengatakan bahwa Pemerintah Palestina, dengan dukungan organisasi internasional, akan membentuk otoritas rekonstruksi independen untuk menindaklanjuti dan mengoordinasikan pelaksanaan rencana tersebut. Dia menambahkan bahwa otoritas tersebut akan mandiri secara finansial dan administratif dan dikelola oleh dewan yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat, sementara laporan keuangannya mematuhi audit keuangan, sesuai dengan standar internasional tertinggi.
Sang perdana menteri menyerukan agar rencana rekonstruksi Gaza diadopsi sebagai rencana bersama oleh negara-negara Arab dan Islam. Mustafa menekankan bahwa keberhasilannya tergantung pada penghentian serangan Israel, kembalinya para pengungsi, penarikan pasukan Israel, pembukaan penyeberangan perbatasan, kepastian keberlanjutan gencatan senjata, diizinkan masuknya bahan bangunan dan peralatan yang diperlukan, serta adanya jaminan dukungan keuangan.
Mustafa mengatakan mereka akan berupaya memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana tersebut, dengan mencatat bahwa rencana tersebut tidak hanya akan meletakkan dasar bagi kembalinya kehidupan di Gaza dan seluruh Palestina, tetapi juga menciptakan dasar untuk membebaskan Palestina dari penindasan Israel dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka. Mustafa menekankan bahwa persatuan Islam merupakan komitmen kolektif terhadap Palestina dan sarana yang efektif untuk menghadapi arogansi Israel serta memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Ia menyebutkan bahwa warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem sedang menghadapi peningkatan aktivitas teror oleh warga Israel yang telah merampas tanah Palestina, serta serangan sistematis, pemindahan paksa, pembersihan etnis, dan serangan di tempat-tempat suci. Mustafa menyerukan upaya internasional yang lebih intensif untuk menekan Israel dan meningkatkan tekanan politik, diplomatik, hukum dan ekonomi terhadap Tel Aviv sampai Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah, khususnya kedaulatan penuh atas tanah mereka, dengan Yerusalem sebagai ibu kota mereka.
Mustafa juga mencatat bahwa selama pertemuan puncak Liga Arab di Kairo pada Selasa, opsi strategis yang ditekankan adalah mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara dan Inisiatif Perdamaian Arab 2002, menolak pemindahan, mengakhiri pendudukan, dan mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Mustafa menambahkan bahwa aksi bersama itu diperlukan untuk mengakhiri perang tidak adil yang dilakukan Israel di Gaza dan ancaman pengungsian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika