REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencegahan dan monitoring. Sebab KPK menyoroti potensi penyimpangan dalam MBG.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK. Setyo menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.

“Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini,” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Pertama, kata ia, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah.

Selain potensi kecurangan, Setyo menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” ujar Setyo.

Setyo juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG.

Ikuti Whatsapp Channel Republika