Rabu 05 Mar 2025 16:06 WIB

Bima Arya Ungkap Presiden Prabowo Beri Atensi Khusus Banjir Bekasi

Wamendagri menekankan pentingnya pembentukan Dewan Aglomerasi.

Rep: Muhammad Noor Alfian Choir/ Red: Erik Purnama Putra
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/3/2025).
Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/3/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, banjir parah di Kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (4/3/2025), mendapat atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyampaikan, pemikiran Prabowo tersebut disampaikan saat memberikan taklimat kepada Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/3/2025) petang WIB.

"Tadi malam ketika rapat Kabinet Merah Putih, Presiden mengawali itu dengan menggarisbawahi pentingnya koordinasi penanganan bencana. Mengawali itu, jadi atensi khusus dari Pak Presiden," kata Bima di Jakarta, Rabu (5/3/2025). 

Baca Juga

Bima pun menekankan pentingnya pembentukan Dewan Aglomerasi yang bertugas mensinkronkan tata ruang dan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Khususnya, untuk menangani dan mengantisipasi apabila terjadi bencana. 

"Jadi Dewan Aglomerasi ini kan tugasnya nanti untuk memastikan perencanaan, pembangunan daerah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya berjalan dengan baik. Utamanya adalah mencegah bencana," ujar mantan wali kota Bogor tersebut.

Menurut Bima, Kemendagri nantinya bertugas mengkoordinasikan terkait Dewan Aglomerasi tersebut. Dia berharap, dengan adanya Dewan Aglomerasi dapat merangkul dan membantu daerah sekitar Jabodetabekjur ketika menghadapi bencana. 

"Dulu kami ada forum BKSP (Badan Kerja Sama Pembangunan) namanya. Nah ini yang akan direvitalisasi supaya lebih bergigi gitu loh. Karena kalau enggak, akan berulang terus, ketika bencana ngumpul. Ketika bencana ngumpul, ini harus dibenahi dari mulai perencanaan. Termasuk punya gigi untuk menindak ketika RDTR (rencana detail tata ruang) ini atau RTR (rencana tata ruang) ini dilanggar," kata Bima.

Pihaknya juga memastikan pembentukan Dewan Aglomerasi tidak akan memakan waktu terlalu lama. Pasalnya, hal tersebut harus diintegrasikan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Karena kita membutuhkan itu untuk sinkronisasi dengan RPJMD. Ini kan sedang disusun RPJMD ya. Nah, harusnya aglomerasinya juga masuk di momentum yang tepat gitu untuk sama-sama melakukan sinkronisasi RPJMD pemerintah daerah seputar Jakarta," ucap Bima. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement