REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan, retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, yang digagas Presiden Prabowo Subianto, harus dimaknai sebagai sebuah ikhtiar untuk membangun kesepahaman bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Jadi ini merupakan ikhtiar membangun kesepahaman sejak awal periode pemerintahan,” kata Bawono, Rabu (19/2/2025).
Dengan begitu diharapkan selama lima tahun mendatang terjadi kesesuaian antara kebijakan pusat dan daerah. Apalagi saat ini terdapat sejumlah kebijakan strategis dari pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kebijakan-kebijakan ini memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, agar bisa berjalan dengan baik saat diimplementasi di lapangan. Contohnya program makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Dalam Negeri menggelar pembekalan bagi para kepala daerah terpilih usai pelantikan di Akademi Militer Magelang, pada 21-28 Februari 2025. Mereka akan diberikan berbagai pembekalan terkait tugas pokok dan fungsinya.
Setidaknya ada 505 kepala daerah yang akan mengikuti kegiatan ini. Pembiayaan kegiatan ini ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari DIPA Kemendagri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika