REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengeklaim siap kooperatif terhadap pemanggilannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi Hasto menyentil agar KPK patuh pada prinsip keadilan dalam menegakkan hukum.
"Sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap dan akan selalu kooperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK," kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Hasto menegaskan siap mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Namun Hasto meminta agar lembaga antirasuah tersebut tidak melenceng dari prinsip hukum yang benar.
"Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab," ucap Hasto.
Walau demikian, Hasto menyinggung nuansa politik dalam proses hukumnya di KPK. Hasto mengeklaim siap menghadapi konsekuensi kegiatan politiknya.
"Tetapi sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa ada proses politik yang terjadi. Sebagai kader partai, tentu kami siap menghadapi segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita bangsa," ucap Hasto.
Selain itu, Hasto lagi-lagi menegaskan pentingnya hukum yang tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan.
"Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh. Karena itu, hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat, menjadi peneliti, bahkan filsuf, agar mampu mewujudkan keadilan sejati," ujar Hasto.