REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mempertanyakan kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi. Kebijakan ini justru dinilai dapat berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) wilayah itu sendiri.

Ketua DPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan, pihaknya dan travel agent merasa resah dengan kebijakan ini. Sebab, kebijakan itu bisa berdampak ke DIY sebagai salah satu wilayah yang menjadi tujuan bagi banyak sekolah untuk melakukan study tour.

Tidak hanya DIY yang terdampak, namun Jawa Barat juga bisa berdampak lebih besar terhadap kebijakan yang dianggap aneh tersebut. Justru, katanya, dengan larangan study tour ini akan berdampak pada pendapatan di Jawa Barat itu sendiri.

“Jawa Barat juga menjadi daerah tujuan study tour (dari) daerah lain juga loh,” kata Deddy kepada Republika, Senin (17/2/2025) malam.

“DIY memang ada Jabar yang study tour, tapi masih ada beberapa daerah lain yang lebih banyak ke DIY,” ungkap Deddy menambahkan.

Menurut Deddy, dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, hal tersebut sudah mengurangi pemasukan daerah. Dengan adanya kebijakan itu, dinilai akan memperparah dan mengakibatkan kondisi ekonomi daerah semakin terdampak.

“Apakah mau mereka juga akan kehilangan PAD-nya (pendapatan asli daerah) selain juga kena Inpres Nomor 1/2025? (Bagaimana) bila daerah lain juga mengeluarkan kebijakan (larangan study tour) seperti itu untuk ke Jabar. Kebijakan nyeleneh ini harusnya pelaku pariwisata Jabar yang teriak-teriak,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika