REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan kritik terhadap keberadaan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Sejurus kemudian ia menyampaikan rencana pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 kilometer di pesisir utara Jawa.
“Kita lihat ya dengan peristiwa pagar laut, dimana para nelayan kita merasa terancam dengan kenaikan permukaan laut. Ini semua disebabkan dengan masalah perubahan iklim,” ujar Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Tepat setelah menyinggung pagar laut tersebut, Hasyim menyampaikan bahwa pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur.
Tanggul laut raksasa merupakan proyek pembangunan jangka panjang yang rencananya dibangun di wilayah Banten, pantai utara Jakarta, dan sejumlah daerah di pantai utara Pulau Jawa, misalnya, di Kudus, Kendal, Semarang, hingga beberapa daerah di Jawa Timur. Artinya, lokasi ditemukannya pagar laut beririsan dengan lokasi pembangunan tanggul laut tersebut.
“Program ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, mungkin 10-20 tahun tapi harus segera dimulai untuk kita melindungi jutaan hektar sawah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa,” kata dia.
Ia juga menyatakan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa itu juga untuk melindungi sawah yang digarap untuk food estate agar tak tenggelam. Kita bertekad untuk melindungi jutaan hektar lahan sawah yang paling produktif dan paling subur itu terletak di pantai utara Pulau Jawa.
Ia menekankan, program tanggul laut Raksasa itu sudah mulai dirancang pada 1994. “Waktu jaman Order Baru karena waktu itu pemerintah sudah melihat ancaman daripada kenaikan laut,” kata dia. “Sekarang kita sudah lihat mungkin sudah sedikit terlambat tapi never too late.”
Ini bukan pertama kalinya Hasyim bicara soal tanggul laut raksasa. Pada Oktober 2024, Hasyim sudah menyampaikan rencana tersebut. Bahkan, kata dia kala itu, kunjungan Prabowo ke Cina pada November 2024 itu untuk bertemu investor dan menawarkan mereka partisipasi dalam proyek tembok laut raksasa.
Di Cina, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Xi Jinping menyambut baik program itu. "Beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden, Pak Prabowo dan juga mendapat respons baik dari Presiden Xi Jinping yaitu kerja sama yang menjadi proyek kebanggaan yaitu 'High Speed Train' Jakarta-Bandung, kemudian proyek ke depan Bapak Presiden menyampaikan terkait dengan 'Great Sea Wall' yaitu bendungan di utara Jawa," kata Airlangga yang ditemui Antara di Beijing pada November 2024 seturut kunjungan Prabowo.
Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) menjadi salah satu proyek yang diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Untuk menindaklanjuti itu, AHY menyebut studi kelayakan yang telah dibuat terkait pembangunan tanggul laut raksasa di beberapa lokasi di pantai utara Jawa akan dikaji ulang.
"Feasibility study (studi kelayakan) yang dilakukan itu tahun 2020. Tentu sudah hampir 5 tahun. Ini harus kami cek ulang. Kami tinjau segala sesuatunya, apakah masih sesuai dengan kondisi hari ini," kata Menko AHY saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.
AHY bersama beberapa menteri mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam rapat itu, beberapa isu yang dibahas utamanya mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan perumahan untuk rakyat, dan tanggul laut raksasa.
"Ini yang tadi mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden. Tentunya kami tidak ingin menunda-nunda, karena lebih cepat lebih bagus, karena berbicara kondisi alam dan iklim tidak bisa menunggu. Tetapi kita tidak boleh terburu-buru, karena sesuatu yang besar dan kompleks membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan baik, dengan semua stakeholders (pemangku kepentingan)," kata AHY menjelaskan tanggul laut raksasa.
Dia melanjutkan dalam proses mengevaluasi studi kelayakan tanggul laut raksasa, pemerintah bakal mendengar pendapat para ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk konstruksi dan ekologi, serta membuka komunikasi dan partisipasi aktif berbagai kalangan.
"Harapannya, ini menjadi proyek infrastruktur yang tidak hanya bagus secara konstruksi, tetapi juga berkelanjutan, karena kita tahu ini menyangkut keselamatan dan juga nasib dan masa depan masyarakat kita," tutur Menko Infra AHY.
AHY pada awal bulan lalu menyatakan untuk tahap awal rencananya tanggul laut raksasa itu bakal dibangun di wilayah pantai utara Jakarta, Banten, dan Bekasi. Biayanya diprediksi mencapai Rp 123 triliun untuk periode 8 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika