REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi kebun tebu dan pabrik gula Kwalamadu, Sumatra Utara. Sebelumnya Menko Zulkifli menggelar rapat koordinasi terbatas dengan kementerian terkait, forkopimda Sumatera Utara, dan BUMN termasuk PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak perusahaan PT Perkebunan Nusanra III (Persero).
"Tadi saya lihat kebun memang tidak sebagus yang di Lumajang dan di Malang. Lumajang dan Malang bagus sekali produksinya bisa di atas 100 ton per hektare, mungkin 120 ton per hektare sampai 150 ton per hektare. Tapi yang di sini di bawah 70 ton per hektare dan tadi sudah akan direvitalisasi semuanya", ujar Zulkifli.
Menko berharap segera dilakukan penggantian pola tanam dan menggunakan varietas tebu baru. Terlebih varietas yang saat ini digunakan merupakan varietas lama.
"Termasuk perlu (diganti) bibit ya pak, bibitnya sudah kadaluarsa, usang akan diperbaharui sehingga dalam dua tahun akan naik 100 persen produksinya," kata dia melanjutkan.
Menko Pangan memberikan apresiasi kepada PTPN Group dan SGN yang telah memberikan komitmen dalam menjalankan program inisiatif mendukung terwujudnya Astacita pemerintah. Khususnya melalui kemandirian pangan dengan swasembada gula nasional.
"Mereka bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sepenuh hati. Beliau berdua ini ya saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya Pak Ghani dan Pak Mahmudi ini pahlawan kita dalam swasembada pangan luar biasa," kata Menko Pangan.
PTPN III (Persero) melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) mendapat penugasan mengawal swasembada gula konsumsi dan nantinya swasembada gula secara nasional sesuai isi Perpres 40 Tahun 2023.
Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama SGN, Mahmudi, menyampaikan komitmen bahwa dengan program inisiatif yang dijalankan, SGN dapat meningkatkan produksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan gula Sumatra Utara.
"Sebelumnya PG di sini mensupport sekitar 20 persen dari kebutuhan gula Sumatera Utara, diharapkan dalam 3 tahun kedepan bisa mensupport kurang lebih sekitar 50 hingga 60 persen. Sehingga disparitas harga antara Jawa, Bali dan Sumatera Utara itu tidak terlalu tinggi. Saya kira itu yang ditugaskan beliau ke kami", ungkap Mahmudi.