REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung-Rano Karno berencana membuat program sarapan gratis. Program itu disebut akan berbeda dengan makan bergizi gratis (MBG) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Rano, Chico Hakim mengatakan, program sarapan gratis di Jakarta tidak sama dengan MBG yang telah berjalan. Pasalnya, program itu akan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Jakarta.
"Enggak ada hubungannya antara sarapan gratis dengan makan bergizi gratis. Itu dua hal yang berbeda," kata dia di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Menurut dia, program sarapan gratis merupakan keinginan langsung dari Pramono dan Rano. Ia menilai, program itu nantinya akan menjadi pembeda antara Jakarta dengan daerah lainnya.
"Sarapan gratis adalah memang sudah menjadi keinginan bagi Mas Pramono Anung. Ini adalah suatu program yang unik atau khas dari DKI Jakarta," ujar Chico.
Ihwal pembiayaan program sarapan gratis, Chico mengatakan, pihaknya masih mencoba berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Tim Transisi Pramono-Rano juga akan berkomunikasi lebih lanjut dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk mencari sumber pembiayaan program sarapan gratis.
"Apakah ada dari mata anggaran yang sekarang sudah diketok kemarin bisa digunakan untuk itu dan lain-lain. Mungkin dari minggu kedua wawancara-wawancara seperti ini saya lebih bisa detail untuk menjelaskannya, karena ini masih dalam pembicaraan," kata dia.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran belanja tak terduga (BTT). Anggaran BTT itu disebut bisa digunakan untuk menjalankan program sarapan gratis yang digagas Pramono-Rano.
Ia menjelaskan, anggaran BTT itu awalnya disiapkan untuk mendukung program MBG yang dijalankan pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini belum ada arahan dari pemerintah pusat terkait bantuan anggaran yang diperlukan dari daerah untuk mendukung program MBG.
"Oleh karena itu pada waktu penyusunan RAPBD tahun 2025, walaupun belum ada arahan khusus, kami kemudian ada bagian di dalam BTT itu yang untuk alokasikan untuk dukungan-dukungan tertentu. Kalau BTT kan bisa lah dengan pergeseran anggaran. Nah itu kami siapkan," kata Teguh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika